Taufik: review website dinas penanaman modal pemko medan

NAMA           : MUHAMMAD TAUFIK

REVIEV WEBSITE DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPALA DPMPTSP KOTA MEDAN PURNAMA DEWI: INVESTOR WAJIB ISI LKPM

SUMUTINVEST.com-Medan. Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menghimbau kepada para investor baik PMA maupun PMDN untuk wajib mengisi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara lengkap. Di LKPM tersebut akan memuat berbagai permasalahan yang dihadapi para investor selama menjalankan aktifitasnya.

Sebelumnya, Kepala DPMPTSP Kota Medan Purnama Dewi menyampaikan realisasi investasi pada kuartal III (Januari-September) tahun 2017 mencapai Rp 3,16 miliar.

Data realisasi investasi tersebut dijelaskan Purnama diperoleh dari laporan LKPM yang diisi para investor secara berkala yang ditujukan untuk PMA maupun PMDN. Ditambahkannya, LKPM merupakan salah satu kewajiban investor sebagaimana yang diamanatkan pada UU 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala (Perka) BKPM 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Sanksi Administratif

Purnama mengingatkan jika para investor tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam UU Penanaman Modal dan Perka BKPM maka BKPM, DPMPTSP Provinsi, Kabupaten/Kota dapat mengenakan sanksi administratif kepada mereka sesuai kewenangannya.

Sanksi yang dapat diberikan berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, serta pencabutan kegiatan usaha atau perizinan penanaman modal dan fasilitas penanaman modal.

Penyampaian LKPM untuk periode kuartal IV (Oktober-Desember) dan kuartal II (Juli-Desember) untuk tahun 2017 diharapkan para investor sudah harus mengirimkannya  selambat-lambatnya tanggal 10 Januari 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan yang masih memiliki izin prinsip penanaman modal atau masih dalam tahap membangun proyeknya (tahap konstruksi) diwajibkan menyampaikan LKPM kuartal IV (Oktober-Desember)
2. Bagi perusahaan yang sudah memiliki izin usaha atau sudah menjalankan aktifitas bisnisnya (tahap komersial) diwajibkan menyampaikan LKPM kuartal II (Juli-Desember)

3.      Bagi perusahaan yang memiliki kegiatan usaha berlokasi di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, wajib menyampaikan LKPM untuk setiap lokasi proyek (masing-masing kabupaten/kota)

4. Bagi perusahaan yang memiliki lebih dari satu perizinan penanaman modal baik izin prinsip maupun izin usaha, wajib membuat LKPM untuk masing-masing izin tersebut.

Menurut Purnama ketentuan-ketentuan di atas telah sesuai dengan surat kepala BKPM No 167/A.9/2017 tanggal 5 Desember 2017 yang ditujukan kepada seluruh direksi perusahaan penanaman modal di Indonesia.

Tata cara dan formulir LKPM dapat diunduh melalui http://lkpmonline.bkpm.go.id dengan menggunakan hak akses yang diberikan sebelumnya oleh BKPM. Hak akses dapat diajukan secara online melalui https://online-spipise.bkpm.go.id melalui menu pendaftaran akun. Bagi perusahaan yang belum dapat menyampaikan LKPM secara online, agar berkoordinasi dengan DPMPTSP Kota Medan melalui bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.

Pembentukan Satgas

Berkenaan dengan hal itu dan dalam rangka meningkatkan iklim dan realisasi investasi maka Walikota Medan dalam waktu dekat akan menandatangani Peraturan Walikota (Perwal) tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kota Medan.

Satgas ini nantinya terdiri dari seluruh unsur yang terkait dengan pelaksanaan berusaha di Kota Medan untuk mempercepat pelayanan dan penyelesaian hambatan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kota Medan baik melalui penyediaan layanan pengaduan, data dan informasi, penyiapan tekonologi, sumber daya manusia, hingga pengusulan peraturan baru atau perubahannya.

Kepala DPMPTSP Kota Medan ini juga mengingatkan bahwa fungsi penanaman modal berdasarkan Permendagri No.100 Tahun 2016 adalah perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta pengolahan data dan informasi penanaman modal.

Oleh karena itu, DPMPTSP selaku perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang penanaman modal harus memikirkan kebijakan secara komprehensif dan holistik. Tidak bisa lagi diparsialkan antara fungsi perizinan dan fungsi lainnya yang terkait dengan dunia usaha.

Jadi, dari isi web yang saya baca di sini saya dapat menyimpulkan bahwa web ini termasuk versi Web 1.0, karena web ini berhubungan tentang organisasi.

REFRENSI

1.      Dpmptsp.pemkomedan.g0.id